PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah, DPR: Pemerintah Mengedepankan Kepentingan Rakyat
Dasco mengatakan ada tiga poin yang diputuskan pemerintah Prabowo dalam merespons aspirasi rakyat terkait kenaikan PPN tersebut.
DPR RI mengapresiasi sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah.
Kebijakan menaikkan tarif pajak hanya untuk barang mewah itu diputuskan pemerintah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Keputusan itu dinilai telah mengedepankan kepentingan rakyat kecil.
- Berlaku Besok, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen
- Prabowo Tegaskan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah: Rakyat Lain Kita Tetap Lindungi
- VIDEO: Bertemu Prabowo, Pimpinan DPR Dasco Tegaskan PPN 12% Dikenakan untuk Barang Mewah
- Usai Bertemu Prabowo, DPR: Kenaikan PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah
"DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI, hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat," kata Wakil Ketua DPR RI Dasco, dalam keterangan resmi, Selasa (31/12).
Dasco mengatakan ada tiga poin yang diputuskan pemerintah Prabowo dalam merespons aspirasi rakyat terkait kenaikan PPN tersebut.
Pertama, tarif PPN yang naik 1 persen dari 11 menjadi 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Kedua, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif PPN terhadap barang dan jasa lain selain yang masuk kategori mewah.
"Untuk barang dan jasa selain barang mewah tidak ada kenaikan PPN dan tetap dikenakan tarif lama 11 persen," jelasnya.
Kemudian, poin ketiga ialah pemerintah memutuskan untuk tetap tidak menerapkan tarif PPN terhadap barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
"Ketiga, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini bebas dari tarif PPN tetap diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif nol persen, masih tetap berlaku," ucap Dasco.
Menurut dia, pendapatan pemerintah untuk APBN 2025 usai menerapkan kebijakan ini diperhitungkan hanya sebesar Rp3,2 triliun. Padahal, potensi penerimaan negara jika PPN 12 persen diberlakukan pada semua barang dan jasa mencapai Rp75 triliun.
"Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah, namun kami apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil," kata Dasco.
Dasco mengajak seluruh masyarakat di Tanah Air untuk bersatu dan mendoakan pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengemban tugas sebagai pemimpin negara dengan baik. Terpenting, mampu membawa kemajuan bagi Indonesia.
"Kita berdoa agar pemerintah dengan rakyat bersatu untuk kemajuan Indonesia, selamat Tahun Baru 2025," imbuh Dasco.
Cak Imin: Presiden Prabowo Selalu Berpihak Pada Rakyat
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan keputusan ini diambil karena Presiden Prabowo selalu berpihak kepada rakyat.
"Tarif PPN 12% hanya berlaku untuk PPN Barang Mewah (PPnBM). Di luar itu, PPN tetap 11%. Kebutuhan pokok masyarakat luas seperti beras, daging, telur, sayur, susu serta jasa lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi tetap dibebaskan dari PPN. Ini bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat," kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, PKB yang merupakan partai yang selalu mendukung pemerintahan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih. Lantaran, pemerintahan saat ini sudah menunjukan komitmen untuk mensejahterakan bangsa.
Dia pun menegaskan, PKB akan mendukung penuh program-program pemerintahan Prabowo.
"PKB berterima kasih atas komitmen Presiden Prabowo untuk mensejahterakan bangsa, melalui sistem perpajakan yang adil sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Cak Imin meyakini langkah ini dapat mewujudkan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo, yakni pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Ditambah dengan Paket Stimulus senilai RP38,6T yang tetap diberlakukan. Cak Imin optimis target pemerintah mencapai kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 dan mengurangi angka kemiskinan nasional hingga 5% dapat tercapai.
"Tantangan ekonomi global akan semakin sulit di 2025. Di sini, pemerintah hadir untuk mengurangi beban masyarakat dengan Paket Stimulus, seperti pembebasan PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta, insentif PPH21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan, bantuan beras 10kg per bulan unuk 16 juta penerima bantuan, dan lain-lain. Ini pasti akan meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan," terang Cak Imin.
PKS Apresiasi Prabowo
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengapresiasi atas langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah.
Dia menilai, kebijakan ini sangat tepat untuk memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi.
Menurut Syaikhu, keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil.
“Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” kata Syaikhu, dalam keterangan resmi, Rabu (1/1).
Namun, dia menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat.
“Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegas Syaikhu.
PKS akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial.
"Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuh dia.
PKB Bakal Kawal Program Prabowo
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, dalam dua hingga tiga bulan pertama sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, sejumlah kebijakan strategis telah dilakukan Presiden Prabowo.
Antara lain program ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis dan peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM), termasuk penguatan diplomasi luar negeri.
"PKB menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan kinerja pemerintah di bawah Presiden Prabowo. PKB siap secara total berada di belakang Presiden Prabowo untuk mengawal dan menyukseskan berbagai program yang dibuat. PKB solid dalam barisan Presiden Prabowo," kata Jazilul.
Dia optimistis berbagai program atau kebijakan prioritas yang dibuat Presiden Prabowo akan membuahkan hasil yang optimal.
"Kami yakin berbagai program priotitas Pemerintahan Pak Prabowo akan sukses karena mendapatkan dukungan publik dan juga dukungan mayoritas di Parlemen," tuturnya.
Termasuk kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang menjadi amanah Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku per 1 Jaruari 2025, menurutnya, langkah tetsebut sudah melalui kebijakan yang sangat matang.
"Pemerintah ketika menerapkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, semua sudah dipikirkan matang-matang, termasuk stimulus ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga pelaku UMKM," jelasnya.
Dalam program ketahanan pangan, Jazilul menyebut kebijakan strategis yang menjadi janji politik Prabowo ini benar-benar akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.
"Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas yang tentu PKB akan kawal total sebab ini sejalan dengan cita-cita PKB bagaimana kita punya generasi muda yang hebat. Salah satunya ya dengan disiapkan gizinya. Tanpa gizi yang baik, tak mungkin cita-cita membangun SDM itu bisa terwujud," tutur dia.
Disisi lain, program makan bergizi gratis juga akan mendongkrak perekonomian warga. Sebab, pemerintah telah berkomitmen untuk melibatkan langsung masyarakat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.
"Sesuai instruksi Ketum Gus Muhaimin, PKB di semua tingkatan akan total menyukseskan program-program Pak Prabowo," tutupnya.