25 Februari 1947 Prusia Resmi Dihapuskan, Ini Kisah Sejarahnya

Penghapusan Prusia terjadi pada 25 Februari 1947 melalui dekrit Dewan Kontrol Sekutu, badan pemerintahan Jerman dan Austria yang diduduki pasca-Perang Dunia II.

Alasan penghapusan Prusia adalah dengan menyingkirkan negara yang selama ini menjadi pusat militerisme dan reaksi Jerman, akan lebih mudah untuk menjaga perdamaian dan mendorong perkembangan Jerman secara demokratis.

Prusia adalah wilayah yang menghubungkan sisa wilayah Jerman melalui darat ke Rusia. Prusia dulunya merupakan negara bagian terkemuka dari Kekaisaran Jerman. Simak kisah selengkapnya mengenai penghapusan Prusia yang menarik untuk menambah wawasan Anda.

Latar Belakang Sejarah Penghapusan Prusia

Selama berabad-abad, Prusia merupakan kekuatan besar di Eropa utara-tengah, yang berbasis di sekitar kota Berlin dan Königsberg (sekarang Kaliningrad, Rusia). Negara ini menjadi terkenal pada abad ke-18 dan ke-19, sebagian besar disebabkan oleh kekuatan militernya.

Pada masa pemerintahan Great Elector Frederick William (memerintah 1640–1688), Prusia meningkatkan kekuatan militernya menjadi 40.000 orang dan melembagakan administrasi militer yang efektif.

Ketika cucunya Frederick William I (memerintah 1713–1740) melakukan reformasi militer skala besar, ia memulai tradisi anggaran militer yang besar di negara itu, yang menghabiskan 80% dari seluruh anggaran tahunan Prusia.

Pada saat kematiannya pada tahun 1740, Tentara Prusia telah berkembang menjadi pasukan tetap yang terdiri dari 83.000 orang. Dalam Perang Suksesi Austria (1740–1748) dan Perang Tujuh Tahun (1759–1763), putranya Frederick Agung (memerintah 1740–1786) memenangkan Silesia dari Kekaisaran Habsburg dan mengangkat Prusia ke level a kekuatan besar Eropa.

Pada saat itu, para pemilik tanah besar Prusia yang dikenal sebagai Junkers mempunyai hak monopoli atas korps perwira kerajaan, sebuah posisi yang sebagian besar akan mereka pertahankan sepanjang sisa keberadaan Prusia.

Kekalahan di tangan tentara Napoleon pada pertempuran Jena dan Auerstedt tahun 1806 memaksa Prusia memodernisasi taktik dan persenjataan tentaranya. Perbaikan tersebut membantu Prusia meraih kemenangan atas Denmark pada Perang Schleswig Kedua tahun 1864, Austria dalam Perang Austro-Prusia tahun 1866, dan Prancis dalam Perang Perancis-Prusia.

Peperangan tersebut mencapai puncaknya dengan penyatuan Jerman di bawah kepemimpinan Prusia dan dikeluarkannya Austria dari Kekaisaran Jerman yang baru. Prusia merupakan inti dari Angkatan Darat Kekaisaran Jerman, khususnya para perwiranya, dan militerisme Prusia menjadi bagian dari nasionalisme Jerman.

Di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck, yang menjadi kanselir Kekaisaran dari tahun 1871 hingga 1890, keharusan militer dalam hal ketepatan waktu, ketertiban, dan disiplin juga menjadi nilai-nilai sipil.

Setelah Perang Dunia Pertama, Negara Bebas Prusia yang baru menanggung sebagian besar kerugian teritorial Jerman namun tetap menjadi negara dominan di Republik Weimar, yang mencakup sekitar tiga per lima luas daratan dan jumlah penduduknya.

Bahkan sebelum Adolf Hitler berkuasa, pemerintahan republik Prusia telah dihapuskan secara efektif melalui kudeta Prusia tahun 1932. Setelah Perang Dunia II, hampir seluruh kerugian teritorial Jerman kembali berasal dari wilayah yang pernah menjadi bagian Prusia.

Pada tahun 1945, setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jerman berada di bawah kendali sekutu yang menang yakni Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Prancis. Prusia Timur Laut dianeksasi oleh Uni Soviet; sisa Tanah di sebelah timur Garis Oder-Neisse dipindahkan ke Polandia; dan sisanya dibagi antara zona pendudukan Soviet, Inggris, dan Prancis.

Salah satu dari sedikit tindakan Dewan Kontrol Sekutu adalah penghapusan resmi Prusia pada tanggal 25 Februari 1947. Jadi, Prusia secara resmi dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Dewan Kontrol No. 46, yang disahkan oleh otoritas pendudukan Sekutu pada tanggal 25 Februari 1947.

Isi Undang-Undang Dewan Kontrol No. 46 yang Melandasi Penghapusan Prusia

UU Dewan Pengawas No.46:

Negara Prusia yang sejak awal menjadi pembawa militerisme dan reaksioner di Jerman secara de facto sudah tidak ada lagi.
Dipandu oleh kepentingan pelestarian perdamaian dan keamanan masyarakat dan dengan keinginan untuk menjamin rekonstruksi lebih lanjut kehidupan politik Jerman berdasarkan landasan demokrasi, Dewan Kontrol mengambil tindakan sebagai berikut:

Pasal I

Negara Prusia bersama dengan pemerintah pusatnya dan semua lembaganya dihapuskan.

Pasal II

Wilayah yang merupakan bagian dari Negara Prusia dan saat ini berada di bawah otoritas tertinggi Dewan Pengawas akan menerima status Länder atau akan diserap ke dalam Länder.
Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tunduk pada revisi dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh Dewan Pengawas, atau sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi Jerman di masa depan.

Pasal III

Fungsi Negara dan administrasi serta aset dan kewajiban Negara Prusia sebelumnya akan dialihkan ke Länder yang sesuai, tunduk pada perjanjian yang mungkin diperlukan dan dibuat oleh Dewan Kontrol Sekutu.

Pasal IV

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditandatangani.
Ditandatangani di Berlin pada tanggal 25 Februari 1947.

Marie-Pierre Kœnig, Jenderal Angkatan Darat
Vasily Sokolovsky, Marsekal Uni Soviet
Lucius D. Clay, Jenderal Joseph T. McNarney, Jenderal
Brian Robertson, Jenderal Sholto Douglas, Marsekal Angkatan Udara Kerajaan

Undang-undang Dewan Kontrol No. 46, yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari, melikuidasi Negara Prusia, pemerintah pusatnya, dan semua lembaganya. Undang-undang ini bersifat tindakan pengukuhan; sebelas provinsi dan distrik administratif Prusia sebelum perang sejak awal pendudukan telah dibagi menjadi Zona Soviet, Inggris, dan Amerika serta Polandia.