Balas dendam, Irak berniat pangkas jatah anggaran buat Kurdi

Merdeka.com - Irak sepertinya masih sangat kesal dengan sikap pemerintah otonomi Kurdi yang menggelar jajak pendapat buat memisahkan diri, dan menunda perundingan damai. Irak kini berencana memangkas jatah anggaran buat pemerintah otonomi Kurdi dalam rancangan aturan diajukan ke parlemen.

Dilansir dari laman Associated Press, Rabu (8/11), rencana pemangkasan jatah anggaran buat pemerintah Kurdi diajukan oleh Perdana Menteri Irak, Haidar al-Abadi. Dia berkeras bakal menyunat jatah anggaran buat pemerintah Kurdi dari 17 persen menjadi 12,6 persen pada 2018 mendatang.

Rencana pemangkasan anggaran itu masih dibahas di tingkat kabinet dan belum diajukan ke lembaga legislatif. Abadi berkeras mengambil langkah itu sebagai bentuk hukuman, karena pemerintah otonomi Kurdi dianggap lancang dengan menggelar referendum pada akhir September lalu. Hasilnya memang mayoritas warga Kurdi ingin memiliki negara sendiri, merdeka, dan berdaulat. Namun, pemerintah Irak menganggap pemungutan suara itu ilegal dan melanggar undang-undang. Mereka lantas bersikap keras dengan mengirim pasukan lengkap ke wilayah Kurdi, dan berhasil menduduki beberapa daerah penting.

Padahal, sejak penyerbuan Amerika Serikat ke Irak 14 tahun lalu, pemerintah otonomi Kurdi mendapat jatah anggaran 17 persen. Hal itu tercantum dalam kesepakatan politik diteken oleh para pemimpin di Irak.

Di wilayah Kurdi memang terdapat sejumlah ladang minyak. Namun, pemerintah Irak sudah menguasai lapangan minyak di Provinsi Kirkuk. Memang sebagian besar penduduk di wilayah Kurdi memilih ingin merdeka dan berpisah dari Irak. Sebab Kurdi yang menduduki posisi empat besar suku bangsa terbesar di Timur Tengah merasa dipinggirkan. Di masa lalu, tepatnya era mendiang Saddam Husein, etnis Kurdi selalu ditindas sebelum diberi kewenangan otonomi pada 1991.

Sayangnya, dua faksi di pemerintah Kurdi juga tidak akur. Yakni antara Partai Persatuan Patriot Kurdi (PUK) dan Partai Demokratik Kurdi (KDP).

Etnis Kurdi menyatakan Kirkuk yang kaya minyak adalah tanah kelahiran mereka, dengan berdasarkan klaim sejarah. Namun, pemerintah Irak juga mengatakan wilayah itu milik mereka.

Etnis Kurdi selama ini menguasai enam ladang minyak, saban hari bisa memproduksi 340 ribu hingga 550 ribu barrel. Pemerintah Irak berkeras menguasai Kirkuk karena kehabisan uang lantaran harga minyak dunia jatuh, dan banyak anggaran tersedot buat membiayai operasi militer demi menggempur ISIS.