Putusan pengadilan HAM Eropa dukung larangan berhijab di Belgia

Merdeka.com - Larangan menggunakan hijab dan burqa di Belgia telah ditangani Pengadilan Hak Asasi Manusia di Eropa. Dari putusan yang dikeluarkan pengadilan HAM ini, tersirat dukungan atas larangan yang menjadi kontroversi dunia itu.

Hakim menuturkan larangan nasional yang mulai berlaku pada 2011 itu, tidak melanggar hak atas kehidupan pribadi dan keluarga, serta kebebasan beragama. Larangan itu juga tidak melanggar undang-undang diskriminasi.

Menurut pengadilan, Belgia memiliki hak untuk menerapkan pembatasan itu. Tujuan dan prinsip 'hidup bersama' dan 'perlindungan kebebasan orang lain' yang dijunjung pemerintah dalam menerapkan peraturan ini.

"Pemerintah telah menanggapi praktik yang dianggap tidak sesuai di masyarakat Belgia, dengan komunikasi sosial dan secara umum pembentukan hubungan manusia sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. (Larangan) ini penting untuk memastikan berfungsinya sebuah masyarakat demokratis," demikian pernyataan Pengadilan HAM Eropa, seperti dilansir dari Independent, Rabu (12/7).

Larangan ini disetujui padahal sebelumnya, Pengadilan HAM Eropa (ECHR) menolak dua kasus terpisah di Belgia. Kasus pertama dibawa dua wanita, Samia Belcacemi dan Yamina Oussar.

Keduanya membeberkan bukti jika larangan memengaruhi hidup mereka sebagai wanita Muslim yang memilih mengenakan niqab, kerudung hitam yang menutupi wajah, kecuali mata.

Belcacemi mengatakan awalnya dia terus mengenakan hijab di muka umum, namun akhirnya melepasnya karena takut dipenjara atau didenda. Sementara Oussar menuturkan undang-undang tersebut memaksanya untuk terus tinggal di rumah.

Kasus kedua dibawa wanita Belgia lainnya bernama Fouzia Dakir. Dia mempermasalahkan larangan bercadar penuh yang diterapkan di tiga kotamadya di Belgia, yaitu Pepinster, Dison dan Verviers, tiga tahun sebelum UU nasional berlaku.

Dakir mengatakan tindakan tersebut melanggar haknya untuk mengenakan niqab yang dijamin berdasar Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia, tanpa tujuan sah.

Namun, sekali lagi pengadilan tidak menemukan adanya pelanggaran hak atas kehidupan pribadi, kebebasan beragama atau undang-undang diskriminasi. Belgia hanya melanggar akses ke pengadilan ketika Conseil d'Etat memutuskan membatalkan larang tersebut. (mdk/che)