Follow
Wakil DPR, Fadli Zon menyerahkan berkas kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
DPR resmi sahkan RUU Ormas
RUU Ormas
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
DPR telah resmi mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.
Rapat tersebut sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai perppu ini terbelah.
Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas, namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU.
Sementara itu 3 fraksi, yakni PAN, Gerindra, dan PKS, tetap tegas menolak RUU Ormas.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan keterangan saat menghadiri rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
Rekomendasi
DPR
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto
Bela Prabowo soal Ampuni Koruptor, Gerindra: Mahfud MD Orang Gagal, Jadi Menko Polhukam Beri Nilai 5
Menurut Habiburokhman, subtansi dari perkataan Prabowo ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian uang negara.
Baca Selengkapnya
Berita Update
Kasus Perundungan Kian Marak, Komisi III Desak Penguatan Konsekuensi Hukum bagi Pelaku
Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan aksi perundungan yang melibatkan seorang siswa di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pati, Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
PPN 12 persen
Begini Asal Usul Kenaikan PPN 12%, Diusulkan Jokowi Lewat RUU HPP saat Masih jadi Kader PDIP
Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca Selengkapnya
DPR
DPR Ingin Pertahankan KPU dan Bawaslu sebagai Lembaga Permanen Bukan Ad Hoc
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.
Baca Selengkapnya
kekerasan seksual
Komisi III Desak Polisi Transparan Usut Dugaan Kasus Kekerasan Seksual Ibu dan Anak di Solo Mandek 7 Tahun
Yudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.
Baca Selengkapnya
BUMD
DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca Selengkapnya
Maruarar Sirait
Bantah Maruarar, Anggota DPR Tegaskan Warga Tidak Punya Rumah Bukan Berarti Miskin
Huda mengatakan terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.
Baca Selengkapnya
DPR
Pelapor Kasus Polisi Tembak Sopir Ekspedisi Malah Jadi Tersangka, DPR: Polda Kalteng Tak Berani Main-Main
Padahal, sopir bernama Haryono ini adalah orang yang melaporkan tentang peristiwa penembakan itu.
Baca Selengkapnya
novita hardini
Kenaikan PPN 12 % Berpotensi Hambat Akses Pendidikan di Sekolah Berstandar Internasional
Dengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.
Baca Selengkapnya
George Sugama Halim Anak Bos Toko Roti
Rikwanto Sentil Keras Polisi Baru Tangkap Anak Bos Toko Roti: No Viral, No Justice, No Attention!
Rikwanto menyinggung soal penanganan yang begitu lama. Padahal, saksi, barang bukti hingga lokasi kejadian sudah dimiliki secara lengkap
Baca Selengkapnya
Anak Bos Toko Roti
George Anak Bos Toko Roti Diduga Punya Keterbelakangan IQ, DPR: Jangan Sampai jadi Alasan Pemaaf
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly tidak menjadikan alasan pemaaf kepada anak bos toko roti
Baca Selengkapnya