![DPR resmi sahkan RUU Ormas](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/photonews/2017/10/24/901481/540x270/20171024184447-dpr-resmi-sahkan-ruu-ormas-001-debby-restu-utomo.jpg)
Wakil DPR, Fadli Zon menyerahkan berkas kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
RUU Ormas
Wakil DPR, Fadli Zon menyerahkan berkas kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
DPR telah resmi mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.
Rapat tersebut sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai perppu ini terbelah.
Hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas, namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU.
Sementara itu 3 fraksi, yakni PAN, Gerindra, dan PKS, tetap tegas menolak RUU Ormas.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan keterangan saat menghadiri rapat paripurna DPR yang membahas tentang Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/10).
Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyoroti sistem pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sempat bermasalah beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca SelengkapnyaChico mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan persyaratan administrasi sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaDPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaAturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaKPU meminta bakal calon wakil gubernur Jakarta 2024 Rano Karno untuk melengkapi surat keterangan pengunduran diri dari DPR.
Baca SelengkapnyaHal tersebut tidak memenuhi aspek keadilan karena masih banyak calon haji khusus lainnya dengan masa tunggu lebih lama.
Baca SelengkapnyaMenurut Melki, pimpinan organisasi profesi kedokteran memiliki peran sangat penting untuk sama-sama bergerak menghapus budaya perundungan di dunia kedokteran.
Baca SelengkapnyaRisma pun meminta maaf kepada seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang menjadi mitra kerjanya.
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya