Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah Korupsi Dana Desa, Pemkab Kudus Luncurkan Program Jaga Desa

Cegah Korupsi Dana Desa, Pemkab Kudus Luncurkan Program Jaga Desa Program Jaga Desa Kudus. ©jatengprov.go.id

Merdeka.com - Kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kudus telah terjadi beberapa kali dan menyeret nama beberapa kepala desa. Penyalahgunaan dana desa itu menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Melihat kenyataan yang begitu memprihatinkan itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus membuka konsultasi terkait pengelolaan dana desa. Program konsultasi itu diberi nama “Jaga Desa”. Program itu mendapat apresiasi dari Bupati Kudus, Hartopo.

“Ini terobosan luar biasa untuk meminimalisir penyimpangan pengelolaan dana desa,” kata Hartopo dikutip dari Jatengprov.go.id pada Senin (9/1).Berikut selengkapnya:

Orang lain juga bertanya?

Tingkatkan Pemahaman Kepala Desa

program jaga desa kudus

©jatengprov.go.id

Menurut Hartopo, monitoring dan konsultasi seputar dana desa menjadi solusi dalam meningkatkan pemahaman bagi kepala desa. Apalagi para kepala desa berasal dari beragam latar belakang.

“Adanya Jaga Desa ini juga bisa menjadi solusi dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan dana desa kepada para kepala desa,” ungkap Hartopo.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus, Ardian, mengatakan bahwa melalui terobosan itu pihaknya berkomitmen untuk mencegah bertambahnya narapidana akibat penyelewengan dana desa Kudus.

Penyimpangan Dana Desa di Kudus

011 hikmah wilda amalia

©2015 Merdeka.com

Penyimpangan dana desa di Kudus telah terjadi, setidaknya lebih dari sekali. Pada September 2022 lalu, tiga mantan kepala desa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Mereka adalah, BK, mantan Kades Tergo Kecamatan Dawe, HS, mantan Kades Lau Kecamatan Dawe, dan EP, mantan Kades Undaan Lor Kecamatan Undaan.

Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Panjang, Kecamatan Bae yang perkaranya sudah bergulir sejak tahun 2018. Dari hasil penyelidikan, ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum. Pasalnya dari sejumlah proyek yang dikerjakan, terdapat temuan kekurangan fisik dari sembilan proyek. Selain itu, terdapat pengeluaran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ada alat bukti dukungnya.

Jangan Pikir Duniawi Semata

013 hikmah wilda amalia

©2015 Merdeka.com

Ardian mengaku telah melakukan roadshow ke desa-desa agar kepala desa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pihaknya selalu mengingatkan pada kepala desa tentang hari pembalasan agar tidak main-main terhadap uang negara.

“Orang itu kalau sudah diingatkan ada neraka sudah takut dia. Makanya jangan korupsi. Nanti kita bersama-sama kepala desa bangun bedah rumah, biar tidak duniawi terus,” kata Ardian dikutip dari Bpk.go.id pada 2 Juni 2022 lalu. (mdk/shr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah
Kejaksaan Agung Gandeng Para Raja di Kabupaten Maluku Tengah

Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.

Baca Selengkapnya
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran
Kabareskrim: Ada Kades Kumpulkan Dana Desa untuk Plesiran

Wahyu menilai, penyelewengan dana desa ini diakibatkan para kepala desa tak memiliki pengetahuan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Latih 172 Ribu Aparatur Mencegah Praktik Korupsi di Desa
Kemendagri Latih 172 Ribu Aparatur Mencegah Praktik Korupsi di Desa

Dengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ke Kajari di Rakornas Sentul: Hati-hati Penanganan Korupsi Kepala Desa
Jaksa Agung ke Kajari di Rakornas Sentul: Hati-hati Penanganan Korupsi Kepala Desa

Karena saat menjabat, seorang kepala daerah mendadak akan mengelola uang hingga Rp1-2 miliar setiap tahun.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Minta Kepala Desa Tak Berpihak ke Paslon Tertentu di Pilkada 2024
Bawaslu Minta Kepala Desa Tak Berpihak ke Paslon Tertentu di Pilkada 2024

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang
Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa, Polda Jateng Periksa 13 Orang

"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio

Baca Selengkapnya
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi
Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Desa Melalui Pemahaman Regulasi

Dampak penyelewengan akan sangat merugikan bagi masyarakat apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar
Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemprov, Polda Jateng Panggil Para Kades di Karanganyar

Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.

Baca Selengkapnya
Kades di Malang Korupsi Dana Pembangunan Jalan hingga Musala, Uangnya Dipakai untuk Keperluan Ini
Kades di Malang Korupsi Dana Pembangunan Jalan hingga Musala, Uangnya Dipakai untuk Keperluan Ini

Tersangka melakukan korupsi dana seratusan juta rupiah

Baca Selengkapnya
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana

Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.

Baca Selengkapnya