Badan POM bantah kecolongan soal vaksin palsu

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan POM Tengku Bahdar Johan Hamid menyangkal, pihaknya kecolongan dengan peredaran vaksin palsu. Dia berdalih, kriminalitas semacam ini selalu menjadi pantauan pihaknya, baik dari penelusuran investigatif maupun dari laporan masyarakat.

Sebagai contoh, pada tahun 2008, laporan PT GSK (Glaxo Smith-Klein) tahun 2013 tentang vaksin palsu yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan (saryankes) tidak berwenang, dan lain sebagainya.

"Pada 2014 kami bahkan melakukan penghentian sementara kegiatan penyaluran obat dari distributor resmi, yang terlibat penyaluran produk asli ke saryankes ilegal. Tahun 2015, kami menemukan peredaran vaksin oleh sarana tidak berwenang kepada saran tidak berwenang lainnya, di mana produk palsu itu ditemukan di beberapa rumah sakit. Dan saat ini kasus tersebut sudah dalam proses pro-justicia," ujar Bahdar di Badan POM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Selasa (28/6)

"Kemudian pada 2016, PT. Sanofi juga melaporkan kepada Badan POM terkait adanya produk palsu. Namun ketika dilacak ternyata alamatnya palsu," kata Bahdar menambahkan.

Jika ada temuan demikian, sebagai antisipasi biasanya kewenangan saryankes bermasalah akan dicabut. Tujuannya menghentikan arus penyebarannya agar tidak meluas.

"Semua pihak yang mengambil vaksin dari sarana tidak resmi, kami hold dulu. Sehingga, tidak ada penyebaran vaksin palsu lagi. Karena yang masuk ke jalur ilegal dan asongan itulah yang diduga menjadi sumber masalah," ujar Bahdar.

Untuk itu, Bahdar menegaskan bahwa ke depannya pihak Badan POM akan mengecek ke seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi distributor vaksin dan obat, untuk mengungkap jaringan vaksin palsu tersebut.

Dirinya juga berharap partisipasi masyarakat dalam pengungkapan kasus-kasus semacam ini, dan meminta agar publik tidak segan-segan melapor ke pusat aduan yang dimiliki oleh Badan POM.

"Kami akan mengecek setiap saryankes yang mendistribusikan ini, dan bekerjasama dengan pihak Bareskrim Mabes Polri. Badan POM dan instansi terkait akan terus melakukan investigasi untuk mengungkap jaringan vaksin palsu ini," ujar Bahdar.

"Jika ada dugaan vaksin palsu di sebuah saryankes dan atau sarana distribusi, masyarakat dihimbau untuk melaporkan kepasa BPOM melalui call center 1500533 atau perwakilan Badan POM setempat," pungkasnya.