Dituding Tidak Bayar Insentif Nakes, Ini Jawaban Dirut RSUD Lubuk Basung

Merdeka.com - Beredar informasi insentif para tenaga kerja (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, Kabupaten Agam tidak dibayar. Direktur Utama (Dirut) RSUD Lubuk Basung dr Antoni Syahrizal membantah tidak membayar insentif para nakes yang berjumlah sekitar 300 orang. Menurutnya, informasi itu ada miss informasi, karena yang terjadi bukan tidak bayar, melainkan penundaan.

"Tidak ada yang tidak dibayar, itu ada miss informasi, yang terjadi itu adalah penundaan, bukan tidak dibayar. Dan yang ditunda itu adalah remunerasi atau jasa layanan, sedangkan gaji tetap dibayarkan," kata dr Antoni di Padang kepada merdeka.com, Kamis (25/11).

Dia menjelaskan, bahwa yang ditunda merupakan jasa layanan atau saat ini disebut remunerasi. Jasa pelayanan itu sendiri didapat dari sektor pendapatan BLUD, atau tunjangan bagi para nakes, di luar gaji pokok yang diterima via Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jadi, ini beda ya, bukan gaji, tapi remunerasi, yang berasal dari jasa pelayanan, besarannya berbeda-beda, ada standarnya masing-masing, atau ada indeknya," jelas Antoni.

Penundaan itu karena adanya perubahan terhadap aturan pemberian remunerasi tersebut. Aturan itu terdapat dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang saat ini masih dibahas. Dia mengatakan, bahwa proses dari pembentukan Perbup itu membutuhkan waktu.

"Jadi sebenarnya, kendalanya itu karena adanya perubahan Perbup, karena prosesnya itu cukup panjang, silahkan ditanyakan ke RSUD lain, jawabannya juga akan sama," tutur Antoni.

Dengan demikian, dia mengatakan, insentif itu belum dapat dicairkan karena belum terdapat landasan aturannya. "Karena Perbupnya belum final, tidak mungkin dicairkan, karena landasannya belum ada, kalau dicairkan bisa jadi temuan," sebut Antoni.

Dia mengatakan, jika pembahasan itu membutuhkan waktu cukup lama, karena ada sejumlah rangkaian, seperti adanya kajian dari konsultan terhadap besaran remunerasi tersebut.

"Ada prosesnya, kita menggunakan konsultan untuk menghitung besarannya, lalu akan dikonsultasikan lagi kepada pihak terkait. Jadi ada proses, karena itu cukup lama," lanjutnya.

Pihaknya menargetkan aturan itu dapat terealisasi pada Desember 2021 ini. "Kita sudah targetkan, akhir tahun ini, Desember 2021, aturannya sudah ada, jadi bisa dilaksanakan untuk selanjutnya," sebut Antoni.

Selain itu, faktor lain adalah karena dana yang cair untuk jasa pelayanan dari BPJS yang masuk baru satu bulan, terhitung dari bulan Juni 2021 hingga saat ini. Terlambatnya, pencairan itu karena pada pertengahan tahun 2021, banyak Nakes maupun manajemen RSUD yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Saat puncak-puncak Covid-19 pertengahan tahun (2021) kemarin, banyak tenaga kami yang (kena) Covid-19, ada yang terpaksa diliburkan satu bulan. Jadi, pekerjaan untuk membuat laporan sebagai landasan pencairan ke BPJS juga tertunda," cerita Antoni.

Pasalnya, skema dari pencairan klaim jasa pelayanan dari BPJS juga membutuhkan waktu, perkiraan minimal dua bulan. "Karena pencairannya itu kan (enggak) langsung-langsung begitu saja, harus ada laporannya dulu disiapkan, nanti dilihat kelayakannya oleh BPJS, itu sempat saya minimal ada dua bulan waktunya, sebelum cair. Karena tenaga kita kemarin berkurang, makanya juga ada keterlambatan untuk pembuatan laporan klaimnya, tapi yang terpenting alasan tertunda itu, karena menunggu Perbup tadi," tutur Antoni.