DPRD kota Yogya terima aduan kasus intoleransi di sejumlah sekolah
Merdeka.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mendapatkan laporan adanya kasus intoleransi yang terjadi di sekolah di Kota Yogyakarta. Kasus intoleransi ini terjadi di sekolah menengah pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Kota Yogyakarta.
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, ada sejumlah sekolah di Kota Yogyakarta yang membuat aturan yang menjurus pada intoleransi. Sekolah tersebut juga diindikasikan mengarahkan siswa untuk menjadi fanatik terhadap ajaran agama tertentu.
"Praktik intoleransi ini terjadi di sekolah negeri di Kota Yogyakarta. Ini berbahaya," ujar Fokki saat dihubungi, Minggu (21/5).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kekerasan di sekolah? Satuan pendidikan harus menyadari mereka memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak, selain tugas layanan pembelajaran.
-
Apa dampak dari kekerasan di lingkungan sekolah? KPAI menilai segala bentuk kekerasan anak pada satuan pendidikan mengakibatkan kesakitan fisik/psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian. Bahkan lebih ekstrem, anak memilih mengakhiri hidupnya.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Dimana aksi bullying itu terjadi? Sebuah video aksi perundungan terhadap seorang remaja berinisial R (18) oleh tiga pemuda di Pasar Borong Rappoa, Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan viral.
-
Siapa yang terlibat dalam penganiayaan anak SD di Jombang? “Katanya orangtuanya (korban) diajak main layangan, kok tiba-tiba dihajar. Tidak dikeroyok, tapi satu lawan satu,“ ungkap Kepala Desa Japanan Junaidi Catur Wicaksono.
-
Dimana penganiayaan anak SD di Jombang terjadi? Penganiayaan yang melibatkan dua anak di bawah umur itu terjadi di belakang salah satu SD di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, pada Sabtu (24/6).
Fokki menerangkan, pengaduan yang diterima olehnya berasal dari salah seorang wali murid yang anaknya bersekolah di SMP Negeri di Kota Yogyakarta. SMP ini, sambung Fokki, mewajibkan siswanya untuk mengenakan pakaian dengan ciri khas agama tertentu.
"Anak wali murid ini dikatakan kafir oleh temannya. Di sekolah itu yang tidak memakai dibilang kafir dan membuat siswa merasa minder." papar Fokki.
Fokki menilai, ada pergeseran yang terjadi di sekolah-sekolah negeri di Kota Yogyakarta. Sekolah-sekolah ini tak lagi menjunjung keberagaman di sekolah negeri.
"Saya amati ada penyeragaman dalam berbagai kegiatan keagamaan berdasarkan agama mayoritas. Bahkan ada siswa minoritas yang mendapatkan perlakuan tak mengenakkan," tegas Fokki.
Fokki berharap, permasalah yang dialami di sekolah negeri di Kota Yogyakarta ini mendapatkan perhatian serius dari Dinas Pendidikan. Permasalahan keberagaman di sekolah negeri, sambung Fokki, bukanlah perkara yang enteng dan bisa dipandang sebelah mata.
"Sekolah negeri itu seharusnya sebagai lembaga yang bisa memelihara nilai-nilai kebangsaan. Sekolah negeri juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme sehingga bisa saling menghormati antar umat beragama," urai Fokki.
Fokki mengungkapkan, dirinya belum bisa menyebutkan nama dan identitas pengadu maupun asal sekolahnya. Hal ini dikarenakan pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengurai aduan tersebut. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Layanan pendidikan kepercayaan di DIY masih diwarnai diskriminasi.
Baca SelengkapnyaSejumlah pendidik di Garut Jawa Barat dibuat resah dengan berkembangnya kasus LGBT pelajar.
Baca SelengkapnyaSelain berunjuk rasa mengawal perkara guru honorer Supriyani, PGRI Baito ramai-ramai menolak siswa D dan saksi kembali bersekolah.
Baca SelengkapnyaDalam perkara ini, keluarga korban tidak melaporkan pelaku karena sudah berdamai.
Baca Selengkapnyamotif kelima pelaku melakukan pengeroyokan di depan rumah Komisioner KPU Sulsel karena ketersinggungan.
Baca SelengkapnyaSelain kasus kekerasan, kasus-kasus intoleransi di institusi pendidikan harus menjadi perhatian semua pihak.
Baca SelengkapnyaTahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.
Baca SelengkapnyaDisebut-sebut pelaku tindak keras dan intimidasi adalah masyarakat setempat dan juga ketua RT.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus yang dipicu laporan dugaan pungli di SD negeri ini.
Baca SelengkapnyaPelaporan ke Polda DIY ini berkaitan dengan statement Ade Armando tentang politik dinasti di DIY.
Baca SelengkapnyaHari ini, seharusnya terlapor guru Y diperiksa. Tetapi, yang bersangkutan tidak berada di kediamannya.
Baca SelengkapnyaCegah Tawuran Pelajar, Polda Metro Bakal Bikin Grup WhatsApp Bersama Para Guru
Baca Selengkapnya