Follow
Kapolri tolak Polri di bawah Kemendagri
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Sutarman menolak wacana Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, Polri akan rawan ditarik ke pusaran politik jika berada di bawah Kemendagri.
"Jangan sampai kekuatan Polri ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam rangka dukung mendukung politik dan sebagainya, itu yang berbahaya bagi negeri ini," jelasnya di Dit Polair Baharkam Polri, Jalan RE Martadinata I/1, Tanjung Priok Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12).
Jenderal Sutarman mengatakan Polri akan patuh hanya kepada pimpinan negara serta undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Bagaimana karier Jenderal Polri? Tak hanya itu saja, rekam jejak karier Carlo selama menjabat sebagai anggota Polri juga bukan kaleng-kaleng. Ia beberapa kali turut serta berhasil memecahkan kasus.
-
Dimana markas besar Polri? Kemudian, Kepala Kepolisian Negara kala itu Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo bikin kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bernama Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang.
-
Dimana Jenderal Polri bertugas? Carlo Brix Tewu merupakan seorang Purnawirawan Polri yang sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN.
"Itu dijaga betul sehingga institusi Polri hanya akan patuh pada pimpinan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Jenderal bintang empat ini menegaskan Polri memiliki fungsi yang telah ditetapkan oleh aturan negara dan dalam menjalankan tugasnya Polri harus independen.
"Sifat tugas Polri itu di samping Harkantibmas juga penegakan hukum, yang paling ideal penegakan hukum ini independen, tetapi kita juga fungsi harkantibmas," katanya.
Sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu mengusulkan sebaiknya Polri berada di bawah Kementerian agar tidak terjadi kesenjangan dengan TNI.
"TNI ada di bawah Kemenhan. Seharusnya Polri juga di bawah Kementerian. Kalau langsung ya presiden banyak kerjaan. Apalagi sekarang presiden banyak blusukan," papar Ryamizard di Gedung Jenderal TNI M Yusuf, jalan Menteng Raya, Jakpus, Rabu (26/11).
Namun belakangan Ryamizard membantah wacana penggabungan tersebut. Menurutnya telah terjadi kesalahpahaman atas wacana tersebut.
"Itu salah kemarin. Jadi begini, kalau TNI kan sudah ada Kemhan. Saya bilang kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga karena di seluruh dunia juga di bawah kementerian atau di bawah apa begitu. Kita yang tidak," jelas Ryamizard di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).
Menurut Ryamizard, Kepolisian akan berada di salah satu kementerian, keputusan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Presiden. "Presiden itu repot loh, banyak urusannya. Kayak dulu tentara di bawah presiden, karena panglima tertinggi itu presiden. Tapi kalau ada dualisme, masih ada menhan, membantu. Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," ungkap Ryamizard.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang
Baca Selengkapnya
Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Baca Selengkapnya
IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca Selengkapnya
Mayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Selengkapnya
Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.
Baca Selengkapnya
Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.
Baca Selengkapnya
Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.
Baca Selengkapnya
Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya
Prabowo mengatakan, lebih mudah komando langsung kepada Kapolri bila di bawah dan dipilih langsung presiden.
Baca Selengkapnya