Curhatan Akom mengaku pernah difitnah saat menjabat Ketua DPR
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi memberhentikan Ade Komarudin (Akom) dari jabatan Ketua DPR RI, Rabu (31/11). Pemberhentian Akom ini sesuai dengan penjatuhan sanksi akumulatif, yakni sanksi ringan dan sedang atas dua kasus yang menyeret Akom.
Dua kasus tersebut yakni perkara persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN melakukan rapat dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu. Serta, laporan empat orang anggota baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.
Usai dicopot, jabatan Ketua DPR digantikan Setya Novanto dalam sidang Paripurna di Gedung DPR pada Rabu (30/11). Kedekatan Akom dengan Setya Novanto pun dikabarkan renggang.
-
Apa yang dilakukan Komaruddin? Komaruddin memulai aksi jalan kaki sejak 5 Agustus lalu, dan direncanakan selesai pada 26 Agustus mendatang.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Apa peran Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
Namun Akom membantah hubungan dirinya dengan Novanto renggang sejak kedua kader Golkar ini bersaing menjadi calon ketua umum di Munas Golkar Bali.
"Pribadi tidak ada masalah dengan Pak Setnov. Saya berbeda karena bersaing saja. Kalau bersaing boleh dong? Tapi secara pribadi tidak ada itu," kata Akom saat jumpa pers, Jakarta, Minggu (25/12).
Akom juga menampik jadi penyebab terhambatnya pengesahan UU Tax Amnesty. Menurutnya pemberhentian dirinya merupakan warna dari karier politiknya yang sudah dimulai sejak 1997.
"Semoga yang fitnah itu disadarkan Tuhan. Seperti yang diketahui saya ora opo-opo," ungkapnya.
Selain itu, dia membantah isu dirinya terlibat dalam aksi damai 4 November dan 2 Desember lalu. Dia merasa kabar tidak sedap itu muncul karena dirinya berlatar belakang aktivis HMI.
"Melihat latar belakang, saya dicurigai terhadap isu dugaan penistaan agama," katanya.
Lanjut dia, saat aksi itu dirinya sedang berada di tempat kelahirannya, Purwakarta. Ketika itu, dia sedang melakukan peletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren.
Aksi itu, kata dia murni keagamaan bukan politisasi. Dia meyakini kalau politisasi tidak akan ada massa sebanyak itu.
"Tidak mungkin bagi saya kalau dipolitisasi massa bisa sampai 7,5 juta banyaknya. Kalau dipolitisasi tidak mungkin sebanyak itu. Itu juga tidak mungkin dilakukan gerakan-gerakan lain kalau tidak murni membela agama," sebutnya.
Saat ini, lebih jauh dirinya sedang berjuang membersihkan nama baiknya soal kasus pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPR. Dia juga menegaskan tidak ada niatan kembali untuk merebut kursi panas sebagai Ketua DPR.
"Ini murni untuk nama baik saya. Saya enggak mau negara ini yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Saya luruskan ingin mengembalikan mama baik saya, bukan ingin jadi ketua lagi. Masa ketua DPR cuma diisi saya sama Pak Setnov saja. Emang DPR punya saya sama Pak Setnov, kan enggak," tukasnya.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ade Jona tak mau ambil pusing dengan kabar itu dan memilih fokus memenangkan Bobby-Surya.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani merespons pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait kasus asusila.
Baca SelengkapnyaDek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dipecat buntut kasus dugaan asusila.
Baca Selengkapnya"Kita negara hukum, ada masalah, semua masalah sudah dikoridor secara hukum," ujar Ghufron
Baca SelengkapnyaDengan diberhentikannya Hasyim, secara otomatis akan langsung digantikan posisinya.
Baca SelengkapnyaAzis Syamsuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaPuan juga menyoroti proses seleksi perlu dievaluasi mengingat sebelumnya juga ada kasus komisioner tersandung kasus hukum.
Baca SelengkapnyaKorban dugaan asusila Cindra Aditi bersyukur dengan keputusan DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaTumpak mengaku belum mengetahui lebih detail soal laporan yang dilayangkan oleh Ghufron dengan dugaan pencemaran nama baik.
Baca SelengkapnyaKPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya