Peduli asap, Setya klaim sumbang Rp 10 juta potong dari tunjangan
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto meminta anggota dewan dalam sidang paripurna untuk peduli kepada korban asap di Sumatera dan Kalimantan. Dia mengaku bahwa para pimpinan DPR telah memberikan sumbangan masing-masing sebesar Rp 10 juta. Itu berasal dari potongan tunjangan kehormatan.
"Masing-masing pimpinan telah memberikan sumbangan Rp 10 juta dari potongan tunjangan kehormatan. Kita minta anggota DPR bisa memberikan sumbangan dari tunjangannya juga. Dapat juga memberikan dukungan moral," kata Setya Novanto dalam pembukaan sidang paripurna di Jakarta, Jumat, (30/10).
Politisi partai Golkar ini mengharapkan para anggota dewan memberikan sumbangan kepada korban asap di dua wilayah tersebut. Sebab, pihaknya merasa masalah asap kini sudah masif dan merugikan banyak biaya.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang prakarsai Kaukus Air DPR RI? Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana selaku inisiator melakukan peluncuran DPR RI Water Caucus secara simbolis di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
"Maka saya minta anggota DPR memberikan sumbangan melalui kotak sumbangan atau transfer. Atas nama biro keuangan Sekjen DPR atas Bank Mandiri 122.00.070.6505," ujarnya.
Selain itu, Setya juga mengajak hadirin paripurna melaksanakan solat istisqo bersama memohon penyelesaian soal asap tersebut.
"Asap telah memberikan dampak secara langsung, kita juga meminta anggota DPR untuk melakukan solat istisqo berbarengan dengan solat jumat nanti," katanya.
Namun, permintaan Setya menuai protes dari salah satu anggota DPR yang mengatakan aksi pimpinan DPR peduli asap bermuatan politis. "Ini bukan soal memberikan sumbangan dari tunjangan kita, tapi apakah pimpinan di DPR pernah bergerak langsung ke lapangan menyelesaikan soal asap. Janganlah persoalan di politisir untuk kepentingan politik tertentu," pungkas salah seorang peserta sidang.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya anggaran untuk pemberian insentif bagi profesi rentan terkena paparan polutan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, melempar candaan saat ditanyai solusi mengatasi buruknya kualitas udara di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, tenggorokannya sendiri tengah mengalami masalah, bahkan cucunya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan pernapasan.
Baca SelengkapnyaPosisi SYL sebagai menteri maka wajar jika memberikan sumbangan lebih besar
Baca SelengkapnyaSebanyak 8 lapak pembakaran arang batok kelapa dihentikan operasionalnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca SelengkapnyaIstilah Partai Coklat merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam proses politik, khususnya Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaLewat salah satu posternya, Koalisi Ibukota tampak menyinggung kabar Presiden Joko Widodo yang mengalami batuk batuk selama 4 minggu karena udara buruk Jakarta.
Baca SelengkapnyaSaksi Mahkota mengungkapkan ada permintaan dari SYL untuk anggota DPR.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Arief mengungkap pejabat eselon 1 Kementan diminta untuk mengumpulkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi SYL
Baca SelengkapnyaYulius disanksi karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca Selengkapnya