Jelang liberalisasi, gerak pengusaha konstruksi asing diperketat

Merdeka.com - Menghadapi era liberalisasi atau masyarakat ekonomi ASEAN, sektor jasa konstruksi perlu mendapat perhatian. Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan empat regulasi untuk melindunginya.

Salah satunya terkait pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagai upaya penyelarasan dengan subklasifikasi yang berlaku secara internasional yakni Central Product Classification (CPC).

Regulasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing juga diatur di dalamnya. Tujuannya untuk melindungi pelaku usaha jasa konstruksi nasional. Kementerian PU juga mengeluarkan regulasi terkait keinsinyuran. Pada intinya soal jaminan praktik keinsinyuran yang berasaskan profesionalisme dan bertanggung jawab. Regulasi ini juga diklaim untuk meningkatkan daya saing insinyur Indonesia.

"Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) agar terus melakukan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses sertifikasi dan registrasi," ujar Menteri PU, Djoko Kirmanto dalam forum jasa konstruksi nasional di Jakarta, Rabu (3/9).

Dia meminta LPJK memastikan bahwa tidak ada lagi pihak-pihak baik internal maupun eksternal yang mengkomersialkan proses sertifikasi dan registrasi. Sehingga sertifikat yang diterbitkan LPJK mencerminkan kemampuan atau kompetensi sesungguhnya dari badan usaha dan tenaga kerja konstruksi.

"Dengan melakukan hal tersebut, diyakini akan tercipta pelaku-pelaku usaha jasa konstruksi nasional yang handal dan berdaya saing," kata dia. (mdk/noe)