Kasus Sumber Waras, Fadli Zon heran KPK acuhkan audit BPK
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai ada keanehan dalam keputusan KPK yang menganggap tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dirinya bahkan mempertanyakan apakah anggapan KPK tersebut merupakan keputusan resmi secara kelembagaan atau hanya merupakan statement pribadi dari para petinggi lembaga antirasuah tersebut.
"Aneh, KPK tidak mengindahkan apa yang jadi temuan BPK. Ini harus didudukkan dulu persoalan ini. Apakah ini suara bulat KPK atau hanya orang perorangan," kata Fadli di DPR RI Senayan, Jumat (17/6).
Fadli mengaku heran karena biasanya hasil temuan dalam audit BPK selalu dijadikan acuan bagi KPK dalam memproses sebuah perkara. Bahkan, dirinya juga mengaku sangat concern dalam memperhatikan perkembangan kasus terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI ini.
-
Bagaimana cara BPUPKI dibubarkan? Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai.
-
Kenapa BPUPKI dibubarkan? Pembubaran Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang didorong oleh beberapa alasan penting: 1. Tugas Utama Selesai BPUPKI telah menyelesaikan tugas utamanya, yaitu menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) bagi Indonesia merdeka. Dalam dua kali sidang besar, BPUPKI berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun rancangan UUD. Setelah tugas ini selesai, BPUPKI tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah direncanakan.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Kapan BPUPKI dibubarkan? Tepat hari ini, 7 Agustus pada tahun 1945 silam, BPUPKI dibubarkan.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
-
Di mana PKB dibentuk? Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik yang dibentuk pada era Reformasi 1998, tepatnya pada 23 Juli 1998.
"Di banyak kasus temuan BPK langsung jadi acuan KPK untuk tentukan seseorang bersalah atau tidak. Makanya saya juga lakukan pengawasan dan terbukti itu ada kerugian negara. Apa yang dilakukan BPK benar," ujarnya.
Untuk itu, Fadli pun mengingatkan kepada KPK agar lembaga tersebut jangan sampai dijadikan alat kekuasaan dan alat untuk melindungi orang tertentu atau bahkan alat untuk menargetkan orang lain.
"KPK harus dipantau karena KPK yang ini beda dengan yang dulu. BPK ini chief auditor negara resmi loh. Kalau BPK tidak dianggap lagi bubarkan saja BPK," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Firli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca SelengkapnyaDewas KPK mengatakan tidak ada hal yang meringankan dari Firli.
Baca SelengkapnyaKetua KPK menilai putusan sela yang membebaskan Gazalba Saleh menunjukkan kekacauan dalam sistem peradilan.
Baca SelengkapnyaHakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaAsep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaPDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca SelengkapnyaPimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf petinggi KPK usai penetapan Kepala Basarnas jadi tersangka menunai polemik.
Baca SelengkapnyaLukman juga mengaku dimintai pendapatnya soal kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.
Baca SelengkapnyaTidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca Selengkapnya