Kemenag

Ali berharap, kuota haji Provinsi Sulsel bertambah seperti tahun lalu. Apalagi, Menteri Agama Nasaruddin Umar akan bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi.

Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025.

Surat edaran yang diterbitkan pada 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi seluruh pondok pesantren di Indonesia.

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan pendapat bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, pada Kamis (2/1)

Menurut Romo, pihaknya sedang mengkaji biaya itu diturunkan hingga Rp 85 juta

Kemenag mempertegas memang ada wacana libur sekolah satu bulan saat Ramadan.

Nasaruddin berpesan kepada masyarakat untuk menebar kasih dan menguatkan bangunan kemanusiaan.

DPR juga akan membentuk Panja Haji pada 30 Desember 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI.

Terdapat waktu kosong untuk para jemaah sebelum melaksanakan ibadah pada puncak haji.

Kemenag siap memperbaiki penyalahgunaan aturan agar tidak terulang dipelaksanaan haji 2025.

Mengetahui cara daftar dan syarat yang diperlukan adalah langkah awal bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Latief menjelaskan, Yaqut masih melaksanakan tugas di luar negeri dan belum bisa kembali ke tanah air.

Kemenag akan memberikan sanksi berat bagi guru tersebut sebagai langkah untuk menegakkan disiplin dan memberi efek jera

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama BPKH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menekankan, skema tanazul tersebut masih didiskusikan dan bersifat sukarela.

Selanjutnya rapat digelar tertutup karena Ishfah ingin mengungkap sejumlah nama-nama yang 'bermain'

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pansus DPR mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kemenag setelah mendapat laporan calon haji khusus yang membayar hingga Rp1,1 miliar.

Para pelamar diharapkan untuk tidak menunda-nunda dalam menyerahkan dokumen.

Sebelumnya, beredar surat Kemenag ke Kominfo dengan nomor B6/DJ.V/BA.03/ 09/2024 tertanggal 1 September 2024 ditandatangani Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin