Kenaikan gaji hakim akan dibahas di APBN

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan anggaran kenaikan gaji para hakim akan dibahas dalam APBNP jilid 2 atau pada APBN 2013. Diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan para hakim maka berbagai kasus korupsi yang melibatkan hakim dapat dikurangi.

Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan kenaikan gaji sudah diatur dalam PP nomor 41 tahun 2008 bahwa hakim adalah pejabat negara. Dalam PP tersebut diatur bahwa kenaikan gaji hakim sekitar 40-50 persen.

Selama ini, penggajian para hakim mengikuti sistem pegawai negeri sipil (PNS). "Namun karena berbagai keadaan dan kondisi jadi ditunda. Sehingga anggapan pemerintah sengaja memiskinkan (hakim) itu tidak ada," ujarnya saat bertemu dengan perwakilan hakim di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (10/4).

Azwar melanjutkan kenaikan gaji ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja hakim. Meski baik atau buruknya kinerja tergantung dari pribadi masing-masing.

"Kalau orang laper buat salah masih bisa kita maafkan. Tapi kalau orang kenyang buat salah kan tidak boleh," terangnya.

Maka dari itu, lanjutnya, bagi para hakim kedepan setelah mendapat kenaikan kesejahteraan tidak ada penyelewengan jabatan.

"Kecenderungannya kan tidak kalau kita naikan gaji tunjangan cukup tidak ada alasan lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Yudisial melakukan riset terhadap gaji hakim sepantasnya mencapai Rp 10 juta per bulan. (mdk/rin)