Prospek rujuknya Hamas dan Fatah

Merdeka.com - Hari Rabu lalu (23/4) di kota Gaza, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sepakat untuk mengakhiri perpecahan yang telah berlangsung selama tujuh tahun dan akan membentuk pemerintahan persatuan dalam waktu lima minggu yang akan mempersiapkan pemilu Palestina dalam waktu enam bulan kemudian.

Ini berita baik atau buruk? Bagi rakyat Palestina ini tentu saja berita baik. PM Ismael Haniyeh dari pihak Hamas mengungkapkannya dengan pernyataan bahwa ia bahagia untuk mengumumkan berakhirnya era perpecahan. Sedang Azzam al Ahmed dari pihak Fatah menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati semua agenda pembicaraan sehingga sehingga keduanya sepakat untuk melupakan masa lalu. Kabar baik ini disambut gembira rakyat Palestina yang merayakannya di jalan-jalan di Kota Gaza.

Bagi Israel dan AS ini bukan kabar baik. Begitu mendengar kabar ini, Israel langsung mengumumkan tidak akan menghadiri perundingan damai yang sedianya akan dilangsungkan pada Rabu (23/4) malam. PM Israel, Benjamin Netanyahu memojokkan  Presiden Palestina, Mahmoud Abbas dengan menyatakan bahwa Abbas harus memilih antara perdamaian dengan Israel atau dengan Hamas, dan tidak bisa memilih keduanya.

Demikian juga dengan AS. Juru bicara Kemlu AS, Jen Psaki menyatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dengan perkembangan itu dan bahwa pembentukan pemerintahan persatuan yang berarti pembubaran Pemerintahan Otoritas Palestina (PA) akan berdampak luas yang merugikan Palestina serta akan mempengaruhi hubungan dengan AS termasuk terhadap bantuan kepada Palestina.

Atas ancaman tersebut, Presiden Abbas menanggapi bahwa rekonsiliasi itu adalah urusan internal dan bersatunya Palestina akan memperkuat upaya perdamaian serta tidak ada ketidaksesuaian antara rekonsiliasi dengan perundingan damai.

Mengapa perjanjian rekonsiliasi ini bisa terjadi ? Kalangan yang skeptis menyatakan bahwa kedua pihak akhirnya mau rujuk karena kuatnya tekanan yang dihadapi. Gaza di bawah Hamas makin kacau dengan dirusaknya terowongan "penyelundupan" oleh Mesir. Sedangkan Abbas karena ditekan dan dikecam oleh warga Tepi Barat karena perundingannya dengan Israel dan makin hilangnya legitimasi karena dia terus menunda pemilu.

Bagaimana prospek rekonsiliasi ini? Kita tahu rujuknya kedua kelompok telah sering diupayakan sejak pecah konflik di antara keduanya tahun 2007. Fatah secara historis adalah faksi dominan dalam gerakan nasionalis Palestina, namun Hamas memenangkan pemilu legislatif di bulan Januari 2006. Konflik meruncing kala Fatah di awal 2007 dituduh ingin menyingkirkan Hamas dengan kekerasan dan dibalas dengan pengambilalihan Gaza oleh Hamas.

Sejak itu upaya rujuk beberapa kali dilakukan. Negara-negara Arab di kawasan pun ikut cawe-cawe. Kita ingat pernah ada perjanjian rekonsiliasi yang didorong oleh Mesir dan Qatar di tahun 2011 dan 2012 namun kedua perjanjian itu belum terwujud sampai perundingan di antara mereka sendiri di Gaza.

Beberapa isu masih harus diselesaikan kedua pihak guna menjaga kerukunan ini awet. Misalnya soal masa depan pasukan keamanan Hamas yang dibentuk setelah merebut Gaza di tahun 2007. Sampai saat ini belum jelas apakah Hamas akan setuju untuk melucuti diri dan mau tunduk di bawah supervisi dan komando pasukan keamanan Otoritas Palestina.

Selain itu, Hamas dan Fatah juga harus bisa mengurangi atau bahkan menutup kesenjangan ideologi, politik dan budaya yang selama ini dikhawatirkan akan merapuhkan upaya persatuan.

Harus diakui kesepakatan rujuk terbaru ini merupakan prestasi bangsa Palestina mengingat luka-luka  ketidakpercayaan dan dendam yang ada. Oleh karenanya rekonsiliasi itu harus dapat mengalihkan fokus semua pihak dari permusuhan ke perjuangan mengakhiri pendudukan.

Rekonsiliasi itu juga harus dapat memperbesar kemungkinan terselenggaranya pemilu secara demokratis untuk membentuk pemerintahan yang representatif dan memperkuat posisi Palestina dalam perundingan dengan Israel di masa-masa selanjutnya. 

Tanpa rekonsiliasi Presiden Abbas dan PM Haniyeh tak akan bisa bicara secara berwibawa tentang berbagai isu menghadapi Israel. Kerukunan itu juga akan menjadi penguat harapan akan perdamaian dan memperkuat posisi tawar Palestina serta memperkokoh kredibilitas politik Palestina baik secara regional maupun internasional.