Anggaran Operasional Membengkak, Kendaraan Dinas Pejabat Ditarik Lalu Dilelang

Merdeka.com - Pemerintah Kota Palembang berencana menarik kendaraan dinas dan melelangnya. Hal ini lantaran biasa operasional kendaraan membengkak.

Asisten III Setda Palembang Zulkarnain menjelaskan, paling tidak ada 300 unit kendaraan dinas dari pejabat eselon dua hingga empat yang bakal ditarik. Pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari walikota untuk direalisasikan.

"Ada 300 unit kendaraan dinas, baik motor maupun mobil. Semuanya akan ditarik pemakaiannya," ungkap Zulkarnain, Jumat (13/1).

Menurut dia, langkah itu bertujuan untuk efisiensi anggaran. Sebab, operasional kendaraan dinas banyak memakan biaya, mulai dari anggaran bahan bakar minyak maupun perawatan atau perbaikan.

Alhasil, fungsional kendaraan dinas justru membuat anggaran membengkak dan membebani keuangan daerah. Setelah ditarik, kendaraan dinas itu akan dilelang dan hasil penjualan masuk ke kas daerah.

"Anggaran bisa diefisienkan karena selama ini anggarannya cukup besar," ujarnya.

Solusinya, pejabat yang tadinya memakai kendaraan dinas akan diberikan kompensasi berupa biaya transportasi. Mereka bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, seperti LRT, BRT, dan lainnya.

"Moda transportasi sudah lengkap, tinggal digunakan saja dan tentu saja mengurangi polusi udara akibat kendaraan umum," pungkasnya.