Dpr

Institusi Polri menjadi sorotan dengan rentetan kasus melibatkan anggotanya.

Yohan menegaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan 60 persen wilayah laut.

Hadrian menyebut, salah satu hal yang akan dibahas dalam rapat adalah soal pemecatan Shin Tae-Yong.

Petugas haji dari unsur TNI/Polri nantinya lebih banyak membantu jemaah haji, terutama jemaah haji lansia.

Kajian-kajian atas putusan MK tersebut akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan.

Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

Sistem pemantauan di pintu masuk negara perlu dilakukan peningkatan. Termasuk penggunaan tes diagnostik untuk mendeteksi virus HMPV.

Anggaran Rp10.000 dinilai tak dapat mencukupi kebutuhan gizi anak.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan

Meski program ini sangat baik, Saleh meminta pemerintah tetap perlu berhati-hati merealisasikan program ini.

Kemenag mengambil contoh beberapa pesantren yang juga meliburkan santri saat Ramadan menjelang.

Dasco mengatakan ada tiga poin yang diputuskan pemerintah Prabowo dalam merespons aspirasi rakyat terkait kenaikan PPN tersebut.

Berikut potret duo srikandi wakil rakyat yang kompak berkebaya merah.

Dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99.

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 ternyata untuk menunjang berbagai program strategis Prabowo.

Rieke juga sudah menerima panggilan sidang yang disampaikan dalam surat MKD itu berdasarkan aduan dari Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024.

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

Menurut Habiburokhman, subtansi dari perkataan Prabowo ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian uang negara.

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ingin mempertahankan status KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen.