NasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"
NasDem berharap PPATK membuka secara transparan terkait temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024.
- Terima Surat dari PPATK soal Transaksi Janggal pada Masa Kampanye, Bawaslu: Bersifat Rahasia
- PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
- PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
- PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan
NasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali ingin Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keungan (PPATK) membuka secara transparan terkait temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024.
Dalam temuan PPATK tersebut diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan. Sehingga kemudian, PPATK jangan suka buat gaduh,"
kata Ahmad Ali usai menghadiri acara Training of Trainer (ToT) Relawan dan Tim Hukum di Yayasan Darul Musthofa Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).
merdeka.com
"Ini bukan kali pertama PPATK melempar isu dan kemudian dia tidak bisa membuktikan itu. Saya minta, PPATK membuktikan apa yang sudah menjadi statement dia," sambungnya.
Menurutnya, jika tidak dibuka secara transparan oleh PPATK. Nantinya akan mengganggu kualitas demokrasi yang kini sedang berjalan.
"karena nanti sebelum memulai kampanye atau baru pertengahan awal, PPATK salah satu lembaga yang resmi dibentuk negara untuk melakukan pengawasan transaksi sudah mengeluarkan statement," ungkapnya.
"Sehingga, kemudian nanti mainset rakyat itu sudah tertanam, nah ini Pemilu sudah curang ini PPATK sudah," tambahnya.
Ali menegaskan, PPATK harus segera mengungkap agar permasalahan ini tidak menjadi berkepanjangan.
"Nah sekarang supaya itu tidak terus berkepanjangan, PPATK segera untuk melakukan penelusuran dan mengumumkan kepada publik," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap, ada temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024, tepatnya di semester kedua tahun 2023.
Dikatakan janggal karena jumlah laporan terkait hal tersebut naik drastis lebih dari 100 persen.
"Sudah (ada temuan PPATK). Bukan indikasi kasus ya. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya,"
kata Ivan usai menghadiri acara 'Diseminasi PPATK', Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).