Politik

MK memutuskan semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) 20 persen.

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) 20 persen.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) 20 persen.

Seharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Anies dan Ahok bakal berkolaborasi di Jakarta. Apa itu?

MK menyatakan jumlah putusan pengujian Undang-undang (PUU) selama tahun 2024 menjadi yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

MK telah menangani total 4.128 perkara diregistrasi dari tahun 2003 hingga 2024.

Kiai Bisri Syansuri merupakan kakek buyut Gus Muhaimin sekaligus pendiri Ponpes Mambaul Maarif Denanyar.

Partai Golkar menawarkan konsep konvensi jika kepala daerah dipilih DPRD.

Bahlil menegaskan, tidak ada yang meminta tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden.

Prabowo mengumpulkan sejumlah Ketua Umum Partai Politik pendukungnya di kediamannya pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Partai Golkar akan meninjau keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyindir, pihak yang tersangkut kasus hukum tetapi saling menyalahkan.

Guntur menilai, bantahan Jokowi menjadi bahan tertawaan publik. Sebab, publik sudah mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi menyuarakan wacana tiga periode.

Jokowi meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Aria Bima belum mengetahui siapa kader yang diusulkan untuk mengganti Hasto.

Rieke diadukan Alfadjri Aditia Prayoga terkait dugaan pelanggaran etik.

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 ternyata untuk menunjang berbagai program strategis Prabowo.