Politik

Aturan presidential threshold sering kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk seluruhnya.

Keputusan MK tersebut disambut pelbagai partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Effendi Simbolon, sapaan akrabnya, diterima Jokowi di rumah Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 persen bahan evaluasi menyusun UU Pemilu.

NasDem menilai penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen merupakan babak baru bagi demokrasi.

Anggota DPR mengingatkan perlu ada kriteria dan syarat khusus bagi tokoh-tokoh yang diusung sebagai Capres tersebut setelah presidential threshold dihapus.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pihaknya menetapkan ambang batas presiden sesuai UUD 1945.

MK memutuskan semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) 20 persen.

Menurut dia, yang harus menjadi catatan adalah untuk tidak saling menyalahkan siapa pun saat tengah terjerat kasus hukum

Bahlil Lahadalia pasang badan membela Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait isu 3 periode

Sosok Jokowi di mata publik sangat sederhana. Terlebih, pada pakaian yang dikenakan saat menjabat sebagai presiden.

Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jokowi juga membantah jika dirinya pernah mengirim utusan untuk menemui Megawati terkait perpanjangan jabatan tersebut

Bahlil mencontohkan, saat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, Golkar menghormati proses hukum tersebut.

Menurut Aria Bima, sejauh ini belum ada pernyataan dari Megawati mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya terhadap kasus Hasto

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para Menteri yang bekerja dua bulan terakhir.

Partai Golkar menawarkan konsep konvensi jika kepala daerah dipilih DPRD.

Bahlil menegaskan, tidak ada yang meminta tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden.